Digitalisasi Kinerja dan Kebijakan Manajemen PNS/PPPK
“DIGITALISASI EKINERJA DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UU ASN NO 20 THN 2023 SERTA PEMBAHARUAN ANGKA KREDIT JF SESUAI PERATURAN BKN NO 3 THN
“DIGITALISASI EKINERJA DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UU ASN NO 20 THN 2023 SERTA PEMBAHARUAN ANGKA KREDIT JF SESUAI PERATURAN BKN NO 3 THN
”PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASI E-KINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penataan dan pembenahan organisasi pemerintahan dengan melaksanakan reformasi birokrasi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah
Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 sebagai jabaran lebih lanjut dari Perpres No.16 Tahun 2018 (jo. Perpres
Audit Kredit Bank Berbasis Manajemen Risiko, Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko
Perlu dikaji Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPR/BPRS Berdasarkan POJK, Manajemen Risiko adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengatasi berbagai risiko
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Rumah Sakit (RS) di Indonesia harus melaksanakan program pelatihan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya nasional untuk menangani permasalahan
Komite Keperawatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu asuhan, Komite Keperawatan adalah bagian non struktural dalam struktur organisasi Rumah Sakit yang memiliki fungsi utama memelihara mutu profesi
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, patient safety (keselamatan pasien) menjadi salah satu fokus utama bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Setiap tindakan medis yang dilakukan
Kendali Mutu dan Biaya Rumah Sakit pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
