Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu inovasi pengelolaan keuangan yang dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Sebagai unit kerja pemerintah daerah yang diberi fleksibilitas mengorganisir
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia baru saja membacakan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melalui perkara nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini sangat penting
Penerapan SAKIP dalam Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), setiap organisasi
“PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENYUSUNAN DUPAK JF MEDIS & PARAMEDIS, DAN JF LAINNYA SERTA PENGELOLAAN KINERJA ASN BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 THN 2022 BERBASIS APLIKASI e-KINERJA”
Pada materi ini Praktek Penyusunan Manajemen Talent dan Kompetensi Jabatan telah tertuang dalam Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah
“KONVERSI PENYUSUNAN e-DUPAK VS e-KINERJA DAN PEMBEKALAN JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PERMENPANRB NO 1 THN 2023 SERTA PRAKTEK PENYUSUNAN SKP BERBASIS APLIKASI e-KINERJA SESUAI PERMENPANR RB NO
Penyusunan Metric Cascading untuk Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di tingkat daerah. “Metric cascading” adalah proses penurunan atau pemecahan tujuan
“DIGITALISASI EKINERJA DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UU ASN NO 20 THN 2023 SERTA PEMBAHARUAN ANGKA KREDIT JF SESUAI PERATURAN BKN NO 3 THN
”PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASI E-KINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI
“PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGHAPUSAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA” Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI dan Penghapusan Arsip Dinamis di Pemerintah Daerah sudah menjadi Kebijakan
