Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 Tahun 2024

Penerapan Anti Window Dressing berdasarkan pojk nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Laporan Keuangan Bank

Integritas laporan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan…

Remunerasi / Pengupahan

Remunerasi / Pengupahan “Penyusunan Sistem Remunerasi Dan Pengupahan Berbasis Produktivitas / Kinerja“

Remunerasi / Pengupahan merupakan komponen strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan. Bagi manajer, memahami dan merancang sistem remunerasi yang adil…

PENGELOLAAN BLUD UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA 2025

PENGELOLAAN BLUD UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA 2025

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu inovasi pengelolaan keuangan yang dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Sebagai unit kerja pemerintah daerah yang diberi fleksibilitas mengorganisir…

DIALOG NASIONAL KETENAGAKERJAAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia baru saja membacakan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melalui perkara nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini sangat penting…

Pelajari penerapan SAKIP dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah sesuai Permenpan RB untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas

Penerapan SAKIP dalam Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan SAKIP dalam Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), setiap organisasi…

Penghitungan Angka Kredit, Penyusunan DUPAK JF Medis dan Paramedis

Penghitungan Angka Kredit, Penyusunan DUPAK JF Medis dan Paramedis

“PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENYUSUNAN DUPAK JF MEDIS & PARAMEDIS,  DAN JF LAINNYA SERTA PENGELOLAAN KINERJA ASN BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 THN 2022 BERBASIS APLIKASI e-KINERJA”…

MANAJEMEN TALENT

Praktek Penyusunan Manajemen Talent dan Kompetensi Jabatan

Pada materi ini Praktek Penyusunan Manajemen Talent dan Kompetensi Jabatan telah tertuang dalam  Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah…

Konversi e-DUPAK ke e-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

Konversi e-DUPAK ke e-Kinerja dan Pembekalan Jabatan Fungsional

“KONVERSI PENYUSUNAN e-DUPAK VS e-KINERJA DAN PEMBEKALAN JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PERMENPANRB NO 1 THN 2023 SERTA PRAKTEK PENYUSUNAN SKP BERBASIS APLIKASI e-KINERJA SESUAI PERMENPANR RB NO…

Hari I 1. Dasar Hukum, Pengertian, dan Tujuan Pennyusunan Cascading Perangkat Daerah 2. Manfaat penyusunan Cascading Perangkat Daerah 3. Kebijakan Manajemen ASN Sesuai dengan UU 20/2024 4. Perencanaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah 5. Penyusunan Cascading Perangkat Daerah 6. Praktek Cascading E-Kinerja Menggunakan Aplilkasi Hari II 1. Kebijakan Manajemen PPPK Cascading Kinerja 2. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 3. Pohon Kinerja dari Jabatan Tertinggi sampai jabatan terrendah 4. Praktek Penyusunan Cascading E-Kinerja PPPK menggunakan Apliaksi 5. Simulasi Presentasi hasil Penyusunan Cascading E-Kinerja

Penyusunan Metric Cascading Perangkat Daerah

Penyusunan Metric Cascading untuk Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di tingkat daerah. “Metric cascading” adalah proses penurunan atau pemecahan tujuan…

Digitalisasi Kinerja dan Kebijakan Manajemen

Digitalisasi Kinerja dan Kebijakan Manajemen PNS/PPPK

“DIGITALISASI EKINERJA DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UU ASN NO 20 THN 2023 SERTA PEMBAHARUAN ANGKA KREDIT JF SESUAI PERATURAN BKN NO 3 THN…

Buka WhatsApp
1
Butuh Bantuan
Scan the code
LEKNAS Chat
Hallo..
Apa yang bisa kami bantu kak ?